Menjelang Muktamar NU 2026, pandangan Mantan Wakil Menteri Agama Zainut Tauhid memberi catatan penting tentang arah organisasi ke depan. Ia menyoroti adanya kesenjangan antara kebutuhan global dengan kebutuhan nyata masyarakat. Artinya, NU sebagai organisasi besar tidak cukup hanya merespons isu internasional, tetapi juga harus hadir menjawab persoalan umat di tingkat akar rumput. Keseimbangan antara visi global dan kerja sosial di masyarakat menjadi tantangan utama.
Selain itu, ia menekankan bahwa kemampuan bersikap kritis dan melakukan oposisi terhadap keadaan yang tidak sesuai membutuhkan keberanian. Dalam konteks sosial politik, keberanian tersebut penting agar NU tetap menjadi kekuatan moral yang independen, tidak mudah terseret kepentingan kekuasaan, serta mampu menjaga marwah organisasi sebagai pengayom umat.
Menurutnya, ujian terbesar ada pada kemampuan kader dan elite organisasi dalam menjalankan tata kelola yang sehat. Karena itu, sistem pemilihan ketua umum perlu diperkuat agar tidak mudah diintervensi pihak luar, terutama kekuasaan politik. Mekanisme yang transparan dan berbasis aturan akan menjadi benteng agar proses pemilihan berlangsung jujur, adil, dan sesuai tradisi organisasi.
Ia juga menyinggung pentingnya pola rekrutmen kepemimpinan yang jelas. Jika menggunakan sistem Ahlul Halli wal Aqdi (AHWA), maka harus dipastikan para ulama sepuh yang menentukan benar-benar memiliki legitimasi, kapasitas, dan integritas. Jangan sampai muncul figur secara tiba-tiba tanpa rekam jejak yang jelas, karena hal itu justru merusak kepercayaan warga nahdliyin terhadap proses muktamar.
Pada akhirnya, pandangan ini menjadi pengingat bahwa Muktamar NU 2026 bukan sekadar pergantian kepemimpinan, melainkan momentum memperbaiki sistem. NU membutuhkan pemimpin yang lahir dari proses bersih, kuat secara moral, dan mampu menjawab tantangan zaman tanpa kehilangan akar tradisinya.
