 |
| Ilustrasi |
Pandangan Prof. Masykuri Abdillah sebagai senior PMII mengenai Muktamar NU 2026 menghadirkan kritik sekaligus refleksi mendalam tentang arah perjuangan Nahdlatul Ulama ke depan. Ia menegaskan bahwa tugas keumatan tidak pernah bisa dilepaskan dari semangat khidmat kepada umat. Sebagaimana pesan Kiai Ma’ruf, lembaga keagamaan maupun organisasi sosial harus tetap berpijak pada pelayanan kepada masyarakat, meskipun bentuk praktiknya bisa beragam sesuai zaman dan kebutuhan.
Menurutnya, NU membutuhkan tata kelola organisasi yang lebih tertib dan profesional. Ia mencontohkan pentingnya kode etik sebagaimana diterapkan di Majelis Ulama Indonesia (MUI) maupun lembaga profesi lainnya. Dengan adanya kode etik, setiap pelanggaran atau penyimpangan dapat diselesaikan melalui mekanisme yang jelas dan adil, bukan dibiarkan berlarut-larut hingga menimbulkan konflik berkepanjangan. Jika ada aturan, maka harus ada lembaga kehormatan atau mahkamah etik yang berfungsi menjaga marwah organisasi.
Prof. Masykuri juga menyoroti posisi NU sebagai civil society yang dinilai mulai memudar. Menurutnya, NU seharusnya tampil sebagai kekuatan masyarakat sipil yang independen, mampu memberi kritik, koreksi, dan panduan moral kepada pemerintah. Jika terlalu larut mengikuti kekuasaan, maka karakter NU sebagai penjaga kepentingan rakyat akan melemah. Selama ini, kata dia, banyak warga NU hanya bergerak ketika organisasi diserang, padahal peran sejatinya lebih luas dari sekadar membela diri.
Di tingkat global, ia mengingatkan bahwa NU memiliki reputasi besar di mata dunia Islam. Pengalaman forum internasional seperti ICIS menunjukkan bahwa NU dipandang sebagai representasi Islam moderat Indonesia yang kaya tradisi namun tetap berakar kuat pada khazanah keilmuan klasik. Karena itu, langkah-langkah NU di panggung internasional harus dijalankan dengan kehati-hatian, terutama dalam isu sensitif seperti hubungan antarnegara, konflik Timur Tengah, dan persoalan Palestina-Israel. NU tidak boleh kehilangan kompas moral dalam menentukan sikap.
Pandangan ini menjadi pesan penting menjelang Muktamar NU 2026. NU harus kembali meneguhkan diri sebagai organisasi ulama dan masyarakat sipil yang independen, tertib secara kelembagaan, kuat secara moral, dan cermat dalam membaca geopolitik dunia. Muktamar mendatang bukan hanya soal memilih ketua umum, tetapi momentum mengembalikan jati diri NU sebagai penuntun umat dan penjaga kepentingan bangsa.
