Sejarah Pendidikan Nasional itu Jauh Lebih Luas daripada Satu Tanggal, Satu Tokoh, dan Satu Lembaga.
Setiap tanggal 2 Mei, bangsa Indonesia memperingati Hari Pendidikan Nasional. Tanggal itu diambil dari hari lahir Raden Mas Soewardi Soerjaningrat, yang kemudian dikenal sebagai Ki Hadjar Dewantara. Ia lahir di Yogyakarta pada 2 Mei 1889 dan kemudian mendirikan Perguruan Nasional Taman Siswa pada 3 Juli 1922. Dalam narasi resmi negara, Ki Hadjar ditempatkan sebagai Bapak Pendidikan Nasional, sementara hari kelahirannya dijadikan penanda tahunan bagi pendidikan Indonesia.
Penghormatan kepada Ki Hadjar Dewantara tentu memiliki dasar historis. Taman Siswa memang merupakan salah satu tonggak penting pendidikan kebangsaan. Ia hadir sebagai gerakan pendidikan yang menolak jiwa pendidikan kolonial, menanamkan kesadaran kebangsaan, dan membentuk manusia merdeka. Tetapi persoalannya bukan pada penghormatan kepada Ki Hadjar. Persoalannya adalah ketika sejarah pendidikan nasional yang begitu luas, berlapis, dan majemuk terlalu lama dipersempit menjadi seolah-olah hanya bersumber dari satu tanggal, satu tokoh, dan satu lembaga.
Lebih menarik lagi, secara hukum pun sejarah penetapan Hardiknas tidak sesederhana yang sering ditulis. Banyak tulisan menyebut bahwa 2 Mei ditetapkan sebagai Hari Pendidikan Nasional melalui Keputusan Presiden No. 316 Tahun 1959. Padahal dokumen Keppres No. 316 Tahun 1959 yang tersedia justru mencantumkan Hari Pendidikan Nasional pada tanggal 8 Mei, bukan 2 Mei. Tanggal 2 Mei kemudian muncul melalui Keppres No. 67 Tahun 1961 sebagai perubahan atas Keppres No. 316 Tahun 1959. Dengan demikian, rumusan yang lebih presisi bukan “2 Mei ditetapkan lewat Keppres 316/1959”, melainkan “Hari Pendidikan Nasional mula-mula dicantumkan dalam Keppres 316/1959, lalu tanggalnya diubah menjadi 2 Mei melalui Keppres 67/1961.”
Fakta ini penting karena menunjukkan bahwa Hardiknas bukan hanya persoalan sejarah pendidikan, tetapi juga persoalan keputusan politik negara. Negara memilih tanggal, memilih tokoh simbolik, lalu membentuk ingatan kolektif bangsa melalui peringatan tahunan. Di sinilah kritik perlu diajukan: apakah ingatan pendidikan nasional boleh terus menerus dipusatkan hanya pada 2 Mei, Ki Hadjar Dewantara, dan Taman Siswa?
Pendidikan Indonesia tidak lahir dari satu rahim sejarah. Jauh sebelum Taman Siswa berdiri pada 1922, umat Islam sudah memiliki jaringan pendidikan yang kuat, baik melalui pesantren, madrasah, maupun organisasi modern. Pesantren Tebuireng, misalnya, berdiri pada 1899 di bawah KH Hasyim Asy’ari. Ini hanya satu contoh dari tradisi pesantren yang bahkan telah hidup jauh lebih lama sebagai pusat pembentukan ilmu, akhlak, disiplin, sanad keilmuan, dan ketahanan sosial umat.
Dalam arus pendidikan Islam modern, Jamiat Kheir juga tidak boleh dilupakan. Perkumpulan ini telah terbentuk di Jakarta pada 1901 dan diakui oleh pemerintah Hindia Belanda pada 17 Juni 1905. Awalnya bergerak dalam bidang sosial keagamaan, lalu berkembang ke bidang pendidikan. Dengan sistem sekolah yang lebih modern, Jamiat Kheir menjadi salah satu simpul awal pembaruan pendidikan Islam di Hindia Belanda.
Dari Jamiat Kheir, garis sejarah pendidikan Islam modern dapat dibaca lebih panjang. KH Ahmad Dahlan tercatat pernah berhubungan dengan jaringan Jamiat Khair sebelum mendirikan sekolah dan Muhammadiyah. Pada 1 Desember 1911, Ahmad Dahlan merintis Madrasah Ibtidaiyah Diniyah Islamiyah di Kauman, Yogyakarta. Setahun kemudian, pada 18 November 1912, Muhammadiyah berdiri. Artinya, sebelum Taman Siswa hadir pada 1922, sudah ada gerakan pendidikan Islam modern yang bekerja secara sistematis, menggabungkan ilmu agama, ilmu umum, pengorganisasian umat, dan pembaruan sosial.
Maka garis waktunya menjadi sangat kuat:
Pesantren Tebuireng 1899, Jamiat Kheir 1901/1905, Madrasah Ibtidaiyah Diniyah Islamiyah 1911, Muhammadiyah 1912, Taman Siswa 1922.
Garis waktu ini tidak dimaksudkan untuk mengecilkan Taman Siswa. Justru sebaliknya, ia memperlihatkan bahwa Taman Siswa adalah salah satu simpul penting, bukan satu-satunya pusat sejarah pendidikan nasional.
Di luar arus pendidikan Islam modern, sejarah pendidikan Indonesia juga memiliki tokoh-tokoh perempuan yang sangat penting. Di Jawa Barat, Raden Dewi Sartika mendirikan Sakola Istri di Bandung pada 16 Januari 1904. Ia bukan hanya tokoh emansipasi, tetapi pelopor pendidikan perempuan yang membuka ruang belajar bagi kaum perempuan pribumi.
Di Garut, Raden Ayu Lasminingrat juga memiliki posisi penting. Ia dikenal sebagai tokoh perempuan Sunda yang bergerak dalam literasi, penerjemahan, dan pendidikan. Lasminingrat mendirikan Sakola Kautamaan Istri di Garut pada 1907, dan sekolah ini kemudian mendapat pengakuan formal pada 1913 serta berkembang ke beberapa wilayah seperti Tarogong, Cikajang, dan Bayongbong.
Di Minangkabau, Roehana Koeddoes mendirikan Sekolah Kerajinan Amai Setia pada 1911 di Koto Gadang. Ia mengajarkan keterampilan, baca tulis, budi pekerti, pendidikan agama, pengelolaan keuangan, dan kemandirian perempuan. Pada 1923, Rahmah El Yunusiyah mendirikan Madrasah Diniyah Li al-Banat di Padang Panjang, salah satu tonggak penting pendidikan Islam perempuan.
Jika semua simpul ini dibaca secara jernih, maka sejarah pendidikan nasional jelas jauh lebih luas daripada narasi tunggal tentang Ki Hadjar Dewantara dan Taman Siswa. Ada pesantren. Ada madrasah. Ada Jamiat Kheir. Ada Muhammadiyah. Ada Dewi Sartika. Ada Lasminingrat. Ada Roehana Koeddoes. Ada Rahmah El Yunusiyah. Ada guru-guru rakyat, ulama, perempuan pendidik, organisasi sosial, dan komunitas-komunitas lokal yang membangun pendidikan dengan pengorbanan panjang.
Karena itu, kritik terhadap Hardiknas bukanlah kritik terhadap pribadi Ki Hadjar Dewantara. Kritiknya terletak pada penyempitan memori nasional. Masalahnya bukan Ki Hadjar dihormati. Masalahnya adalah ketika penghormatan itu membuat tokoh dan arus pendidikan lain menjadi tenggelam. Masalahnya bukan Taman Siswa diakui. Masalahnya adalah ketika sejarah pendidikan nasional seolah-olah hanya memiliki satu sumber utama, padahal kenyataannya jauh lebih tua, lebih luas, dan lebih berlapis.
Bangsa ini perlu jujur membaca sejarah pendidikannya. Kalau ukuran pendidikan nasional adalah perjuangan mencerdaskan bangsa, maka sejarah itu tidak bisa hanya ditarik dari satu tanggal kelahiran tokoh. Pendidikan nasional dibangun oleh banyak jalan: jalan kebangsaan, jalan pesantren, jalan madrasah, jalan perempuan, jalan organisasi Islam, jalan guru kampung, jalan sekolah rakyat, dan jalan masyarakat yang bekerja tanpa panggung besar negara.
Maka terlalu sempit apabila Hari Pendidikan Nasional hanya ditempatkan sebagai peringatan hari lahir Ki Hadjar Dewantara. 2 Mei boleh tetap dihormati sebagai simbol. Tetapi simbol itu harus dibaca ulang, diperluas, dan diberi konteks sejarah yang lebih adil. Hardiknas seharusnya bukan hanya hari untuk mengulang nama Ki Hadjar, tetapi hari untuk mengingat seluruh mata rantai pendidikan bangsa.
Sebab pendidikan nasional tidak lahir dari satu tanggal. Tidak dibangun oleh satu tokoh. Tidak tumbuh dari satu lembaga.
Sejarah pendidikan nasional adalah sejarah kolektif rakyat Indonesia. Di dalamnya ada Ki Hadjar Dewantara dan Taman Siswa. Tetapi di dalamnya juga ada KH Ahmad Dahlan dan Muhammadiyah, KH Hasyim Asy’ari dan pesantren, Jamiat Kheir, Dewi Sartika, Lasminingrat, Roehana Koeddoes, Rahmah El Yunusiyah, para ulama, para guru, para ibu, para wakif, para pendiri madrasah, dan para pejuang pendidikan yang bekerja dalam sunyi.
Bangsa yang ingin membangun masa depan pendidikan tidak boleh malas membaca masa lalunya. Jika sejarah pendidikannya dipersempit, maka arah pendidikannya pun bisa ikut menyempit. Hardiknas harus menjadi momentum untuk membongkar kemalasan sejarah itu. Bukan untuk menurunkan satu tokoh, tetapi untuk mengangkat kembali seluruh arus pendidikan bangsa yang selama ini terlalu lama berada di pinggir ingatan nasional.
Salam, Kang Eep
