Menurunnya Anggaran APBN untuk IKN: Bukan Tanda Melemahnya Dukungan, Melainkan Strategi

Menurunnya Anggaran APBN untuk IKN: Bukan Tanda Melemahnya Dukungan, Melainkan Strategi

Oleh : 
Ari Supit 
Forum Bersama IKN 

Jakarta, 21 Agustus 2025 - Beberapa waktu terakhir, muncul opini yang menyimpulkan bahwa turunnya alokasi APBN untuk pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) adalah tanda bahwa Presiden terpilih Prabowo Subianto tidak mendukung proyek ini. Kesimpulan tersebut terlihat meyakinkan di permukaan, tetapi sesungguhnya lahir dari premis yang keliru. Dan jika premisnya salah, maka kesimpulannya pun pasti ikut salah.

Pola pikir semacam ini mengabaikan fakta bahwa sejak awal, pembiayaan IKN tidak pernah dirancang untuk bergantung penuh pada APBN. Lampiran II Undang-Undang IKN sudah dengan jelas menyebutkan skema pembiayaan yang digunakan, yakni: melalui APBN, kerja sama pemerintah dengan badan usaha (KPBU), investasi lewat BUMN maupun swasta murni, dukungan pembiayaan internasional, dan skema pendanaan kreatif lainnya.

Dengan kata lain, APBN hanyalah salah satu instrumen — dan porsinya memang hanya sekitar 20 persen, sementara 80 persen sisanya ditopang oleh non-APBN. Maka, ketika kita melihat angka APBN untuk IKN menurun pada RAPBN 2026, itu bukan tanda “ditinggalkan”, melainkan konsekuensi logis dari desain pembiayaan yang memang diarahkan semakin ke ranah swasta, KPBU, dan investor internasional.

Logika sederhananya: jika porsi APBN tidak turun, justru itu yang bermasalah. Artinya negara terlalu lama menanggung beban fiskal. Padahal tujuan IKN sejak awal adalah proyek kolaboratif, bukan proyek negara semata.

Hal lain yang sering disalahpahami adalah posisi anggaran KPBU. Karena sifatnya berbasis perjanjian (signing), dan baru timbul pembayaran setelah operasional dari proyek mulai berjalan, maka anggarannya tidak tercantum dalam DIPA OIKN pada saat proyek baru ditandatangani  melainkan melalui mekanisme Availability Payment, yg disiapkan per tahun sejak proyek beroperasi dan dibayarkan sesuai masa perjanjian. Hal ini tentunya akan lebih meringankan APBN sementara proyek atau infrastruktur yang diperlukan sudah dapat digunakan.

Selain itu, Otorita IKN (OIKN) sendiri diberi mandat khusus untuk meraih pembiayaan selain dari APBN murni. Sebagaimana diuraikan di atas ada yang dengan KPBU, BUMN, swasta, maupun sumber pendanaan kreatif (creative funding) lainnya. Jadi wajar bila porsi APBN terlihat mengecil dari tahun ke tahun: itu memang indikator keberhasilan pembiayaan campuran, bukan tanda pelemahan.

Kesalahan membaca data ini harus diluruskan. Menurunnya angka APBN dalam pembiayaan IKN tidak identik dengan turunnya dukungan politik. Justru yang terjadi adalah pergeseran sesuai desain: APBN mengisi pondasi awal, lalu sektor swasta dan mitra internasional mengambil alih porsi yang lebih besar.

IKN adalah proyek lintas generasi. Ia tidak berdiri hanya di atas angka-angka RAPBN, melainkan pada visi jangka panjang membangun pusat peradaban baru di jantung Nusantara. Menurunnya porsi APBN seiring waktu bukan tanda melemahnya komitmen, melainkan bukti kedewasaan strategi: bahwa negara tahu kapan harus menyalakan obor, dan kapan obor itu diteruskan kepada investor dan mitra pembangunan.

Karena itu, mari berhati-hati membaca angka. Sebuah baris anggaran bisa menipu mata bila dipisahkan dari konteks besar. APBN bukanlah ukuran tunggal dukungan, ia hanya salah satu dari sekian banyak instrumen. Dukungan sejati justru terletak pada konsistensi kebijakan, keberanian membuka ruang investasi, dan kesungguhan menjaga agar IKN tetap berada di jalur visi awalnya.

IKN bukan proyek jangka pendek, bukan pula proyek “satu presiden”. Ia adalah pernyataan politik kebangsaan, simbol keberanian keluar dari zona nyaman, sekaligus ikhtiar membangun keadilan ruang bagi masa depan Indonesia. Dan dalam konteks sebesar itu, menilai dukungan hanya dari angka APBN sama saja dengan menilai sebuah rumah megah hanya dari harga bata yang pertama kali dibeli.

IKN adalah rumah masa depan Indonesia. Dan rumah itu sedang dibangun — bukan dengan satu tangan, bukan dengan satu kantong, tetapi dengan kerja sama, strategi, dan tekad bersama seluruh bangsa.